Israel di Ambang Krisis Keamanan

JEJAK SINDIKAT YERUSALEM – Pemimpin Oposisi Israel Yair Lapid mengeluarkan peringatan serius terkait kondisi pertahanan negara yang dinilai berada pada titik kritis. Dalam pernyataan resmi yang juga disebarkan melalui media sosial X, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas struktur militer yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan akibat kebijakan pemerintah saat ini.

Sebagai tokoh yang telah memiliki pengalaman selama 13 tahun dalam kabinet keamanan dan forum sensitif terkait pertahanan, Lapid mengakui belum pernah mendengar peringatan seberat yang disampaikan Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Herzi Halevi. Dalam rapat kabinet terbaru, Panglima IDF dilaporkan telah mengibarkan "10 bendera merah" sebagai indikator bahaya yang sangat mendesak.

"Dalam laporan yang saya terima, institusi militer Israel saat ini berada pada titik nadir perkembangannya dan menghadapi ancaman keruntuhan akibat beban tugas yang telah melampaui kapasitas yang dapat ditanggung," ujar Lapid dalam keterangan yang dikutip pada hari Jumat (27/3/2026).

Beban Tugas Berlebih Tekan Pasukan Cadangan, Kebijakan Pembebasan Militer Jadi Sorotan

Kondisi pasukan cadangan menjadi fokus utama dari peringatan tersebut. Lapid mengungkapkan bahwa sejumlah besar personel cadangan telah menjalani rotasi tugas hingga ke tahap keenam dan ketujuh, yang menyebabkan terjadinya kelelahan fisik dan mental yang signifikan di kalangan anggota militer.

"Masalah ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang terus memfasilitasi pemberian pembebasan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks. Hal ini bukan hanya menjadi perdebatan sosial, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap kesiapan tempur dan keamanan nasional secara keseluruhan," tegasnya.

Pemberian pembebasan wajib militer untuk komunitas ultra-Ortodoks telah menjadi isu kontroversial yang membelah masyarakat Israel selama bertahun-tahun. Pada April 2025, pengadilan telah mengeluarkan putusan yang menetapkan akhir bagi kebijakan tersebut, namun pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan waktu tambahan hingga akhir Maret 2026 untuk menyusun solusi yang komprehensif. Hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan yang jelas terkait isu tersebut, dan mulai tanggal 1 April 2026, alokasi dana publik untuk sekolah talmudik yang siswanya tidak menjalankan wajib militer akan dibekukan secara sementara.

Strategi Perang Multifront Dikritik, Pemerintah Didesak Bertanggung Jawab

Lapid juga mengemukakan kritik terhadap strategi yang diterapkan oleh pemerintah Netanyahu, yang dinilai telah mengerahkan pasukan ke berbagai medan perang tanpa memiliki kerangka strategis yang jelas dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Ia menyoroti pengalihan sejumlah besar pasukan ke wilayah Tepi Barat akibat meningkatnya aktivitas yang tidak stabil oleh kelompok ekstremis sayap kanan.

"Pemerintah telah membiarkan institusi militer berjuang sendiri menghadapi tantangan di lapangan dalam kondisi yang sudah terluka, semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek," katanya.

Lapid menegaskan bahwa Netanyahu beserta jajaran kabinetnya tidak dapat lagi menggunakan alasan "tidak mengetahui" terhadap kondisi genting yang tengah terjadi. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan alokasi anggaran bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban militer dan mengambil tindakan konsekuen terhadap aktor yang menjadi sumber instabilitas. "Peringatan telah disampaikan secara jelas, dan kini tanggung jawab sepenuhnya berada di pundak pemerintah," pungkasnya.

Yair Lapid: Rival Moderatif yang Mengusung Alternatif Kebijakan

Yair Lapid merupakan politisi senior Israel dengan latar belakang sebagai mantan jurnalis dan aktor. Saat ini ia menjabat sebagai Pemimpin Oposisi di Knesset sekaligus memimpin partai moderat-sentris Yesh Atid. Pada tahun 2022, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-14 dalam pemerintahan koalisi yang sementara.

Hubungannya dengan Netanyahu merupakan salah satu rivalitas politik yang paling menonjol di Israel saat ini. Lapid dikenal sebagai kritikus vokal terhadap berbagai kebijakan pemerintah Netanyahu, termasuk upaya reformasi sistem hukum yang dianggap berpotensi merusak struktur demokrasi, tanggapan terhadap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, serta aliansi pemerintah dengan menteri dari kalangan ekstremis sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir. Ia memposisikan dirinya dan partainya sebagai alternatif moderat dan sekuler bagi pemerintahan yang saat ini didominasi oleh elemen religius dan nasionalis ekstrem.

Latar Belakang Konflik Regional yang Menggelembung

Perang skala besar antara Israel dengan Iran serta kelompok Hezbollah pada tahun 2026 merupakan eskalasi dari konflik yang telah berlangsung lama di kawasan Timur Tengah. Konflik mencapai titik puncak pada akhir Februari 2026 ketika Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat melancarkan serangan strategis ke wilayah Iran, yang mengakibatkan wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan memicu balasan berupa serangan rudal dan drone yang masif.

Sebagai tanggapan, Hezbollah kemudian melancarkan serangan ke wilayah utara Israel, sementara pihak Israel memberikan balasan melalui serangan udara besar-besaran ke Lebanon dengan tujuan menghancurkan kapasitas militer kelompok tersebut. Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer untuk melemahkan kekuatan Hezbollah sedang berlangsung secara penuh, termasuk upaya pembentukan zona penyangga di wilayah perbatasan. Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa yang mencapai ribuan orang serta memicu gelombang pengungsian skala besar, sekaligus mengganggu stabilitas regional dan jalur ekonomi global yang ada.

Baru pada hari yang sama dengan pernyataan Lapid, dilaporkan bahwa Israel telah melancarkan serangan baru ke wilayah Iran, sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan pandangan bahwa konflik ini berpotensi mencapai titik akhir dalam beberapa minggu ke depan.

(red)